Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda
28. Rara Pitasoka
Created on August 30, 2022
Over 30 million people create interactive content in Genially
Check out what others have designed:
2021 TRENDING COLORS
Presentation
POLITICAL POLARIZATION
Presentation
VACCINES & IMMUNITY
Presentation
LETTERING PRESENTATION
Presentation
ARTICLES
Presentation
PROMOTING ACADEMIC INTEGRITY
Presentation
HISTORY OF THE CIRCUS
Presentation
Transcript
KELOMPOK 4 - XI MIPA 3
LET'S GO !
kebijakan Pemerintah
kolonial belanda
(32) Siti Maulidia R.
(28) Rara Pitasoka W.
(15) Farid Hanan W.
(13) Fachri Kemal D.
(08) Bilkis Mulia
(06) Anisa Nur Fadila
(01) Aghnesia Khairuna F.
ANGGOTA
Apa itu kolonialisme?
negara yang menjajah menggariskan panduan tertentu atas wilayah jajahannya, antara lain aspek kehidupan sosial, pemerintahan, dan undang-undang. Salah satu bangsa Eropa yang menjajah Indonesia adalah Belanda.
Kolonialisme merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kekuasaan suatu negara diluar wilayah negara tersebut dengan cara mendapatkan dan memaksakan satu bentuk pemerintahan.
Selain itu,
Republik Bataafsche
Pemerintah Hindia Belanda
apa sajakebijakannya?
VOC
Sejumlah kebijakan yang diterapkan pada masa VOC.
- Melaksanakan politik devide et impera (adu domba) untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia.
- Memindahkan markas VOC dari Ambon ke Batavia.
- Menguasai pelabuhan dan mendirikan benteng untuk monopoli perdagangan.
- Melaksanakan pelayaran Hongi (Hongi tochten) untuk mengawasi perdagangan gelap yang menyelundupkan rempah-rempah di Maluku.
- Adanya hak ekstirpasi, yakni hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan.
1. VOC
VOC dibentuk pada 20 Maret 1602 di Ambon, Maluku. Hal itu bertujuan untuk menghindari persaingan antarperusahaan dagang Belanda dan memperkuat diri untuk bersaing dengan perusahaan dagang negara lain.
Pengaruh VOC yang Dirasakan oleh Bangsa Indonesia
- Hak oktroi VOC membuat masyarakat Indonesia miskin dan menderita.
- Rakyat Indonesia mengenal ekonomi uang, sistem benteng pertahanan, etika perjanjian, dan senjata modern (senjata api dan meriam).
- Kekuasaan raja berkurang, bahkan didominasi secara keseluruhan oleh VOC.
- Wilayah kerajaan terpecah-belah dengan melahirkan kerajaan dan penguasa baru di bawah kendali VOC.
- Pelayaran Hongi dikatakan sebagai perampasan, perampokan, perbudakan, dan pembunuhan.
- Hak ekstirpasi bagi rakyat merupakan ancaman matinya suatu harapan atau sumber penghasilan yang harusnya bisa berlebih.
Untuk mencapainya, Daendels menerapkan kebijakan berikut ini.
- Melaksanakan contingenten, yakni pajak berupa hasil bumi.
- Menetapkan verplichte leverentie, yakni kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah Belanda dengan harga yang telah ditetapkan.
- Mewajibkan Preangerstelsel, yakni kewajiban untuk menanam kopi bagi rakyat Priangan.
- Menerapkan sistem kerja paksa (rodi).
- Membentuk tentara dengan melatih pribumi.
- Membangun jalan pos Anyer—Panarukan (1.000 km) untuk kepentingan pertahanan.
- Semua pegawai pemerintah menerima gaji tetap, namun dilarang melakukan kegiatan perdagangan.
- Menjual tanah milik negara kepada pihak swasta (asing).
2. Republik Bataasfche
Kekuasaan diambil alih oleh Kerajaan Belanda yang saat itu di bawah kekuasaan Perancis (Republik Bataafche). Gubernur Jendral Herman Williem Daendels (1808–1811) diangkat untuk memerintah Hindia Belanda (Indonesia). Tugas utamanya adalah mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman serangan Inggris.
Akibat dari kebijakan yang diterapkan bagi rakyat.
Perlawanan oleh para penguasa dan rakyat.
Kebencian yang mendalam dari kalangan penguasa daerah dan rakyat.
Munculnya tanah-tanah partikelir yang dikelola oleh pengusaha swasta.
Kemiskinan dan penderitaan yang berkepanjangan.
Berikut adalah pokok dari aturan Tanam Paksa.
- Rakyat wajib menyiapkan 1/5 dari lahan garapan untuk ditanami tanaman wajib.
- Rakyat yang tidak memiliki tanah, wajib bekerja selama 66 hari dalam setahun di perkebunan atau pabrik milik pemerintah.
- Lahan tanaman wajib bebas pajak karena hasil yang disetor dianggap sebagai pajak.
- Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak akan dikembalikan.
- Tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib tidak boleh melebihi waktu yang diperlukan untuk menanam padi.
- Kerusakan atau gagal panen menjadi tanggung jawab pemerintah.
3. Pemerintah Hindia Belanda
Sebelumnya, Belanda harus mengakui kekuasaan Inggris dengan menandatangani Perjanjian/Kapitulasi Tuntang pada 17 September 1811. Sejak itu Indonesia jatuh ke tangan Inggris. Namun, Hindia Belanda kembali dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda dengan menunjuk Van der Capellen sebagai Komisaris Jendral (1817—1830). Kebijakan yang diterapkan antara lain Sistem Tanam Paksa atau Cultuur Stelsel (1830–1870)Dengan kebijakan itu, rakyat dipaksa untuk menanam tanaman ekspor, seperti kopi, teh, kina, dan tembakau (disebut tanaman wajib). Saat itu, tanaman ekspor sangat laku dalam perdagangan internasional.
- Bidang pendidikan, yaitu dibangunnya sekolah dan diberikannya pendidikan bagi rakyat untuk melahirkan golongan terpelajar muda sehingga meraka mampu mengetahui perkembangan dunia luar.
- Bidang pertanian, pemerintah kolonial memberikan fokusnya pada bidang pemenuhan kebutuhan pangan dengan membangun saluran irigasi.
- Bidang sosial, membuat kehidupan masyarakat Indonesia berubah seperti runtuhnya sistem kerajaan.
- Bidang ekonomi, yaitu dikenalkannya mata uang oleh Raffles ketika menjalankan kebijakan Sewa Tanah.
- Bidang budaya, dapat dilihat dari berubahnya cara pergaulan, gaya hidup, bahasa, dan cara berpakaian sebagian besar rakyat Indonesia.
Kebijakan Kolonial Belanda ini membawa pengaruh besar. Pada era ini muncul sebuah simbol baru yaitu kemajuan. Dunia mulai bergerak dan berbagai macam jenis kehidupan juga mengalami perubahan. Pembangunan infrastruktur mulai diperhatikan seperti adanya jalur kereta api yang melintasi Jawa sampai Madura. Di Batavia lambang kemajuan ditunjukkan dengan adanya trem listrik yang mulai beroperasi pada masa itu.
DAMPAKPOSITIF
Dampak di berbagai bidang
Apa penyebab dikeluarkannya kebijakan tersebut?
Penyebab keluarnya kebijakan pada masa kolonial Belanda yaitu
- Untuk mengisi kas Belanda yang kosong dan menyelamatkannya dari kebangkrutan ekonomi. Untuk menjamin kebutuhan ekonomi itu, para penguasa kolonial di Indonesia membuat berbagai kebijakan ekonomi yang menguntungkan.
- Salah satu tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah untuk mengambil hasil bumi yang laku di pasaran internasional.
Foto ini diabadikan sekitar tahun 1925-1937.
thanks!